BKKBN Kaltim Siap Dampingi Integrasi Program Bangga Kencana ke dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

Samarinda – “Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur siap memberikan pendampingan integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) ke dalam RPJMD/RENSTRADA/RKPD/RENJA”.

Demikian dikatakan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Dr. Sunarto, SKM., Adm.KP., saat menyampaikan sambutannya pada kegiatan Pendampingan Penyusunan Perencanaan Program Bangga Kencana Dalam Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (RPJMD/RENSTRADA/RKPD/RENJA) Tingkat Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Harris Samarinda, (8/6).

Sunarto mengatakan amanat Undang-Undang nomor 25 tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyatakan bahwa perencanaan disusun harus bersinergis antara Pemerintah (Pusat), Provinsi, dan Kabupaten/Kota.

“Artinya dalam menyusun sebuah dokumen perencanaan tidak dapat hanya menurut kepentingan dari OPD atau satu bidang pembangunan semata namun harus saling sinergi, sinkron, dan harmonis antara perencanaan satu sama lain antar OPD pada tingkatan pemerintah,” kata Sunarto.

Lebih lanjut dikatakannya, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana termasuk dalam kategori urusan pemerintah konkuren non pelayanan dasar. Pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membuat BKKBN selaku Penanggung Jawab Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang diwujudkan dalam Program Bangga Kencana di tingkat nasional mendorong agar Pemerintah Daerah dapat menjaga dan meningkatkan komitmennya terhadap pembangunan Program Bangga Kencana di daerah.

“Salah satu bentuk komitmen Pemerintah Daerah untuk mendukung Program Bangga Kencana adalah dengan terintegrasinya berbagai indikator Program Bangga Kencana ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara baik dari mulai perencanaan, pengelolaan, monitoring dan evaluasi, serta didukung oleh anggaran yang memadai. Dalam proses integrasi ini, kami di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur siap mendampingi,” pungkas Sunarto.

Sunarto menambahkan, pemerintah di tingkat provinsi hingga ke kabupaten dan kota dapat memiliki rencana pembangunan daerah yang terintegrasi dengan Program Bangga Kencana.

“Bila indikator-indikator Program Bangga Kencana telah masuk dalam rencana pembangunan daerah, maka sasaran pembangunan yang adalah menyejahterakan penduduk akan menjadi lebih mudah untuk direalisasikan dengan baik.

Sebagai informasi, arget indikator kinerja Program Bangga Kencana di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 antara lain Angka Kelahiran Total (TFR) per WUS usia 15-49 tahun sebesar 2,21 rata-rata anak per wanita, Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR) sebesar 67,04%, Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (Unmet Need) sebesar 7,92%, Angka Kelairan Remaja usia 15-19 tahun (ASFR) sebesar 13 kelahiran 1000 WUS 15-19, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) sebesar 59,30, dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) sebesar 22 tahun. (Rapsmoau)