Bangun Pemahaman dan Komitmen dalam Tata Kelola Program Bangga Kencana, BKKBN Kaltim Gelar Rapat Koordinasi Peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Samarinda – Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menghimpun komitmen bersama dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Akuntabilitas Kinerja. Rapat yang diikuti oleh Pejabat Administrator, Koordinator dan Sub Koordinator, serta Pengelola Keuangan, BMN dan Kepegawaian, dilaksanakan selama tiga hari mulai dari 10 s.d 12 Januari 2022 di Ruang Emerald, Mercure Hotel Samarinda.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Drs. H. Muhammad Edi Muin, M.Si., mengatakan bahwa pelaksanaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) ke depan akan mengalami tantangan yang semakin kompleks dan membutuhkan pola pikir dan cara kerja yang baru. “Dengan berbagai target kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2022 ini hingga amanah untuk mengawal percepatan penurunan stunting di Indonesia menjadi 14% pada tahun 2024, penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu penting dan strategis yang wajib dilakukan oleh seluruh jajaran di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur,” katanya saat membuka acara ini secara resmi pada Senin (10/01).

Lebih lanjut dikatakannya, penguatan akuntabilitas akan meningkatkan kualitas kinerja Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. “Dengan berbagai target kinerja yang telah ditetapkan, saya harap dapat dipertanggungjawabkan dalam pencapaiannya sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Timur. Ini akan kita upayakan bersama melalui proses pembangunan zona integritas di 6 (enam) area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik,” jelas Edi Muin.

Sementara itu, Sekretaris Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Al Khafid Hidayat, S.Pd.I, mengatakan bahwa Rakor ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen bersama tentang manajemen risiko dalam pencapaian tujuan organisasi dan pemahaman Strategi Pembangunan Zona Integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). “Kita pahami bersama bahwa dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, BKKBN mengemban amanah sebagai Koordinator Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia. Ini semua memerlukan kerja sama dengan seluruh lintas sektor baik itu lembaga pemerintah, swasta, maupun mitra kerja terkait lainnya. Melalui pertemuan ini, kami dan seluruh jajaran di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur siap untuk mencapai target dan tujuan organisasi, serta meningkatkan kualitas kinerja menjadi lebih optimal melalui pemahaman bersama tentang manajemen terhadap risiko,” pungkasnya.

Pada Rakor ini juga dilakukan Penandatanganan MoU antara Perwakilan BKKBN dengan BPKP Provinsi Kalimantan Timur dan Kontrak Kinerja setiap bidang di Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur. (Rapsitumorang/Pranata Humas, Foto: Della)