Depan > Index Berita > BKKBN Rumuskan Kebijakan Dampak Kependudukan
BKKBN Rumuskan Kebijakan Dampak Kependudukan
Selasa, 3 April 2018

IPKB Kaltim- Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar workshop bersama sejumlah mitra kerja dan instansi terkait untuk merumuskan kebijakan dampak-dampak kependudukan di Provinsi Kaltim.

“Hasil rumusan kebijakan ini nantinya sebagai masukan kepada pemerintah untuk dalam mengambil keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim,Eli Kusnaeli di Samarinda.

Seperti di ketahui katanya bahwa di Provinsi Kaltim pertumbuhan penduduk cukup tinggi yang disebabkan oleh migrasi dari daerah lain, sehingga perlu kebijakan yang tepat untuk mensikapinya sebab berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan.

Menurut dia workshop ini akan mencari masukan dari berbagai mitra kerja , kemudian melakukan kajian –kajian tentang dampak kependudukan terhadap pembangunan dari mulai sosial, ekonomi, budaya dan pertahanan keamanan.

Adapun sejumlah mitra kerja tersebut di antaranya Ikatan Praktisi Ahli Demografi Indonesia (IPADI), Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, Akademisi, Forum Antar Umat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan (Papsedu) , Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (PPKB) Kota Samarinda dan Dinas Kependudukan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Provinsi Kalimantan Timur.

Eli Kusnaeli menjelaskan masalah kependudukan sangat berpengaruh terhadap pembangunan oleh karena itu harus dilakukan langkah-langkah antisipasi terhadap dampak-dampaknya. Penduduk yang banyak jika tidak dibarengi Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas maka berakibat fatal.

“Secara nasional bonus demografi terjadi pada 2020-2040, sedangkan di Kaltim terjadi pada 2020-2035. Bermanfaat atau tidaknya bonus demografi, itu tergantung kita semua bagaimana saat ini menyikapi,” katanya.

Menurutnya, di antara tahun 2020 hingga 2035, di Provinsi Kaltim akan lebih banyak penduduk dengan usia 15-58 tahun (usia produktif), sedangkan jumlah penduduk usia anak-anak hingga usia lanjut (manula), jumlahnya lebih sedikit.

Berdasarkan kondisi ini, seharusnya penduduk yang benar-benar produktif akan lebih banyak ketimbang yang tidak produktif. Namun demikian, untuk menjadikan penduduk produktif, tentu harus disiapkan sejak kini, terutama dalam membekali pengetahuan dan keterampilan.

“Oleh karena itu merumuskan kebijakan kependudukan sangat penting, melakukan persiapan untuk menghadapi bonus demografi agar para usia produkstif SDM nya berkualitas, jika sebaliknya usia produktif yang banyak tidak berkualitas maka akan menjadi bencana, berbagai permasalahan ekonomi, sosial, keamanan, sandang dan pangan akan muncul,”kata eli. (nk)