Depan > Index Berita > BKKBN Kaltim Gelar Workshop Pencatatan dan Pelaporan
BKKBN Kaltim Gelar Workshop Pencatatan dan Pelaporan
Selasa, 30 Januari 2018

​IPKB Kaltim – Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menggelar workshop pemantapan pencatatan dan pelaporan yang diikuti sejumlah petugas dari Kabupaten/kota se Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Tujuan workshop ini adalah untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan kemampuan peserta sehingga menghasikan data kualitas, dan informasi yang akurat khususnya pada statistik rutin,” kata Kepala BKKBN Kaltim, Eli Kusnaeli, di Samarinda Selasa (30/1).

Ia mengatakan statistik rutin yang dilakukan oleh petugas ada tiga yakni pertama menganai pengendalian lapangan yang menyangkut aktivitas kegiatan, kedua menganai pencatatan pelayanan kontrasepsi dari fasilitas – fasilitas kesehatan dan ke tiga menganai pendataan keluarga.

Eli menjelaskan terkait penguatan data dan informasi merujuk pada evaluasi pencatatan dan pelaporan program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bersumber pada data rutin.

Oleh karena itu yang perlu ditekankan adalah data by name by addres sebagai dasar untuk perencanaan, pengendalian jadi data yang laporkan adalah data apa adanya, valid dan akurat. Kemudian data informasi pelayanan KB dikumpulkan secara cepat, tepat dan akurat.


Selanjutnya dalam pengelolaan data rutin harus mengacu pada 12 kaidah, di antaranya bermanfaat, belum tercakup dalam sistim lain, bersifat kuantitatif, selektif, terukur dan memanfaatkan teknologi.

“Hasil pencatatan dan pelaporan tersebut dipergunakan sebagai data bahan evaluasi apa yang sudah dilakukan dan kedepan apa yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian program KKBPK,” kata Eli.

Lanjut dia selama ini hasil dari pencatatan dan pelaporan dari petugas dari kabupaten/kota se Kaltim dan Kaltara cukup bagus, meskipun belum memenuhi cakupan 100 persen, tetapi ada beberapa daerah yang hampir memenuhinya, maka BKKBN memberikan reword atau penghargaan.

Menurutnya Eli ditahun 2017 ada tiga daerah yang hampir memenuhi cakupan 100 persen yakni Kabupaten Penajam Paser Utara, Kota Samarinda dan Kota Bontang. Penghargaan yang diberikan bertujuan untuk memacu daerah lainnya agar lebih baik lagi dalam melakukan pencatatan dan pelaporan.

“Saya berharap workshop pemantapan dan pelaporan, seluruh peserta sebagai motor penggerak program KKBPK dapat mengidentifikasi permasalahan yang ada dan dapat merumuskan solusinya melalui aksi nyata,”ujar Eli Kusnaeli. (*)