Perwakilan BKKBN Kaltim Lakukan Evaluasi Capaian Program KKBPK

IPKB Kaltim – Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi pencapaian program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) tingkat Provinsi Kaltim dengan menghadirkan sejumlah OPD pengelola KKBPK dari kabupaten /kota .

“Evaluasi atau review program KKBPK ini bertujuan untuk mengetahui selama enam bulan atau semester I 2019 apa saja yang telah dicapai dan apa saja kendala –kendala serta mengambil langkah-langkah enam bulan kedepan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim, Eli Kusnaeli di Samarinda, Rabu.

Ia mengatakan kegiatan evaluasi berlangsung selama tiga hari dari tanggal 7 sampai 9 , dan hari ini khusus membahas masalah teknis , lebih detil dan besok untuk lebih kepada komitmen merencanakan langkah-langjah enam bulan kedepan.

“Kita akan diskusikan langkah-langkah enam bulan kedepan, apa yang sudah disepakati, sehingga program KKBPK bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan,” katanya.

Dikemukakan Eli bahwa pelaksanaan program KKBPK dalam enam bulan berjalan di tahun 2019, lebih baik jika dibanding 2018 lalu dalam pencapaian kinerja dan hasil-hasilnya. Namun meskipun demikian tidak boleh lengah karena masih ada enam bulan kedepan yang akan dihadapi.

Ia mencontohkan pencapaian lebih baik di antaranya Pasangan Usia Subur (PUS) tercatatat dari kegiatan statistik bulanan dari 10 yang ada tujuh di antaranya menggunakan kontrasepsi atau 70 persen . Dari hasil survei posisinya berada 59-60 persen , ada kesenjangan 10 persen.

“Secara demografi 60 persen itu akan menurunkan rata-rata anak dilahirkan (TFR) ke posisi 2,1,” katanya.

Diakuinya bahwa di Provinsi Kalimantan Timur penggunaan alat kontrasepsi masih didominasi oleh pil dan suntik, hanya 20 persen yang menggunakan Metide Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP). Namun BKKBN dan OPD pengelolan KB kabupaten/kota terus melakukan sosialisasi penggunaan kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan.

Menurut Eli rendahnya penggunaan alat kontrasepsi jangka panjang (MKJP) lebih dikarenakan kurangnya informasi kepada masyarakat terkait penggunaan IUD dan implan. Oleh karena itu harus digencarkan sosialisasi agar masyarakat terbuka pengetahuannya tentang kontrasepsi jangka panjang.

“Berdasarkan pengalaman kalau suatu daerah ada yang menggunakan IUD atau implan maka akan mudah permintaan akan meningkat. Tetapi jika belum ada yang menggunakan maka akan berat meyakinkan ,intinya harus ada contoh di daerah tersebut,”kata Eli Kusnaeli. Sumber: IPKB Kaltim