39 views

BKKBN Kaltim Gelar Virtual Meeting Penyusunan DUPAK Bagi Penyuluh KB

Samarinda – Dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para Penyuluh KB/PLKB khususnya dalam membuat Daftar Usulan Penilaian dan Penilaian Angka Kredit (DUPAK), Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur menggelar Virtual Meeting Penyusunan DUPAK Bagi Penyuluh KB pada Rabu kemarin (30/12). Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur dalam arahannya saat mengawali kegiatan ini mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh Penyuluh KB/PLKB dan OPD Pengendalian Penduduk dan KB kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. “Saya atas nama BKKBN berterima kasih atas kerja keras dan kerja samanya selama tahun 2020 dalam pelaksanaan Program Bangga Kencana. Semoga di tahun 2021, kita bisa lebih baik lagi”, ucap Edi Muin.

Terkait kegiatan hari ini, Edi Muin mengungkapkan bahwa sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana, setiap Penyuluh KB wajib mengumpulkan angka kredit dan menyusun dalam bentuk Daftar Usulan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit (DUPAK) pada periode tertentu. “Iya, dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 21 Tahun 2018 tertulis bahwa DUPAK dapat dibuat dalam dua periode, yaitu Periode Januari-Juni dan Periode Juli-Desember. Saya harap seluruh Penyuluh KB dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan butir-butir kegiatan yang tercantum dalam peraturan tersebut. Jangan lupa untuk selalu menyimpan dan mendokumentasikan bukti-bukti kegiatan untuk selanjutnya dikelompokkan dan disusun menjadi DUPAK”, ungkap Edi Muin.

Edi Muin juga mengingatkan agar seluruh Penyuluh KB menyusun DUPAK secara bertahap. “Jangan disusun dengan metode SKS (Sistem Kebut Sehari/Seminggu). Ini akan menyulitkan diri sendiri, biasanya akan banyak terjadi kekeliruan dalam berkas DUPAK Penyuluh KB sehingga menyebabkan tidak bernilai angka kredit. Penting untuk diingat bahwa pengusulan kenaikan pangkat dan kenaikan jabatan sangat erat dengan perolehan angka kredit, jadi susunlah DUPAK sesuai periode sehingga tidak ada pengusulan kenaikan pangkat dan kenikan jabatan yang tertunda dikarenakan tidak menyusun DUPAK”, pungkas Edi Muin menjelaskan.

Hadir sebagai fasilitator dalam kegiatan ini antara lain Penata KKB Ahli Madya Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Timur, Hj. Karlina K., S.Sos., dan Tim Penilai Angka Kredit Penyuluh KB Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. (rapsitumorang/PenataKKB/AKIE)