BKKBN Terapkan WFH Pembagian Kehadiran 40:60 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Jakarta (18/03) – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menerapkan mekanisme kerja Work From Home (WFH) dengan sistem pembagian kehadiran pegawai. Menindaklanjuti keterangan pers Presiden Republik Indonesia tanggal 15 Maret 2020 dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Mekanismenya tertuang dalam Surat Edaran Kepala BKKBN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan penerapan tersebut mulai berlangsung Rabu, 18 Maret 2020 dan di sosialisasikan melalui video conference di hari yang sama.

Pengelolaan sistem kerja WFH ini diperuntukan bagi Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, pegawai Jabatan Fungsional Umum (staf) dan pegawai Jabatan Fungsional Khusus. “Untuk kami Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi pratama tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan roda organisasi tetap berjalan dengan baik” ujar Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG(K).

Pegawai yang melaksanakan WFH diwajibkan melaporkan hasil pekerjaan setiap hari melalui aplikasi yang disediakan oleh BKKBN, melaksanakan WFH sesuai jam kerja, melaksanakan pekerjaan sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dan menyampaikan hasil pekerjaan melalui daring agar dapat terdokumentasi dengan baik oleh pegawai.

Adapun mekanismenya adalah melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan perbandingan pegawai 40:60 (40% di kantor dan 60% di rumah) dengan mempertimbangkan jenis/beban kerja pegawai, peta sebaran Covid-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, domisili pegawai, transportasi yang digunakan, kondisi kesehatan pegawai dan kondisi kesehatan keluarga pegawai. (HMS)

Sumber : www.bkkbn.go.id