Mendagri Mendukung Terlaksananya Pendataan Keluarga Tahun 2020 (PK2020)

Jakarta – Kepala BKKBN Hasto Wardoyo melakukan audiensi dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, di Gedung A Kantor Kementerian Dalam Negeri Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (21/01). Audiensi kali ini dalam rangka, upaya BKKBN mendapatkan dukungan Kementerian Dalam Negeri terkait Pendataan Keluarga 2020 (PK2020) dan persiapan Prolegnas Rancangan Undang-undang Sistem Kependudukan dan Keluarga Nasional.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut dari BKKBN, Sekretaris Utama Nofrijal, Deputi Bid. Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Dwi Listyawardani, Deputi Bid. Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga M. Yani, Deputi Bid. Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan Rizal Damanik.

Kepala BKKBN, Hasto Wardoyo menyampaikan, ”Pendataan Keluarga (PK) menjadi sesuatu yang penting bagi pemerintah dalam membuat basis data keluarga Indonesia bagi Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) di Indonesia. PK menghasilkan data keluarga dan individu by name by address yang menjadi sasaran intervensi program yang dapat ditelusuri dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa, sampai dengan tingkat RW/RT bahkan keluarga sebagai unit analisis terkecil,” jelas Hasto.

Pendataan Keluarga  (PK) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 87 tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga. Hasil Pendataan Keluarga tahun 2015 tersimpan dalam Basis data Keluarga Indonesia (BDKI) dan dimutakhirkan setiap tahunnya, hingga bulan Desember 2019 terkumpul 64.046.907 kepala keluarga.

Dalam pertemuan tersebut, Mendagri menyatakan dukungannya dalam Pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) 2020. Data Penduduk Berbasis NIK siap digunakan dalam mendukung  Pendataan Keluarga (PK) dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah bersama masyarakat secara serentak sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menambahkan, “Masalah kependudukan adalah permasalahan jangka panjang, negara-negara maju tidak lagi mengedepankan jumlah atau kuantitas anak tapi lebih pada kualitas anak dan keluarga sehingga negara-negara tersebut saat ini mengalami ageing population, di Indonesia saat ini masih banyak keluarga memiliki jumlah anak yang banyak, oleh karena itu BKKBN harus memperkuat kelembagaan dan program-programnya kembali,” tegas Mendagri.

Dalam kesempatan tersebut Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan juga tentang pentingnya Grand Desain Pembangunan Kependudukan (GDPK), “GDPK bisa dipakai sebagai panduan bagi para pengelola maupun pemangku kepentingan pada pemerintah daerah dalam mengintegrasikan kebijakan, sasaran dan program kependudukan ke dalam RPJMD, bila suatu kabupaten kota sudah menyusun GDPK dengan baik sesuai ketentuan yang ditetapkan, maka sebenarnya upaya kabupaten kota dalam pembangunan kualitas manusia telah berada pada roadmap yang benar,” tegas Hasto.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan, “Indonesia saat ini telah mengalami Bonus Demografi, di mana penduduk dengan umur produktif  jumlahnya sangat besar, sementara usia muda semakin kecil dan usia lanjut belum banyak, hal ini merupakan tantangan pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam memacu pertumbuhan ekonomi ke tingkat yang lebih tinggi sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perlu didukung dengan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas. Oleh karena itu GDPK harus sinergi antara sektor Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Dukcapil, dan Pembangunan Keluarga,” ungkap Mendagri.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo mengungkapkan, “Untuk terselenggaranya Pendataan Keluarga 2020 di setiap tingkatan wilayah, kami memerlukan dukungan kembali berupa Surat Edaran Menteri Dalam Negeri, kepada Gubernur dan Bupati serta Walikota tentang Pelaksanaan PK 2020 dan juga statement point,” ungkap Hasto.

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, “Terkait pendataan keluarga, agar mengacu pada satu data kependudukan yang ada di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, di mana satu data kependudukan diharapkan mampu menjawab permasalahan kependudukan yang telah dan akan terjadi.”

“Selain dimulai dari satu data kependudukan, beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam pendataan keluarga Tahun 2020 adalah diperlukannya sinkronisasi dan harmonisasi data yang berasal dari BPS, dan Kemensos (Basis Data Terpadu), agar tidak terjadi tumpang tindih data keluarga dan data kependudukan yang akan berakibat melesetnya perencanaan pengendalian penduduk dan pencapaian keluarga sejahtera,” tegas Mendagri.

Sesuai dengan PP 87 Tahun 2014, Pendataan Keluarga mencakup tiga indikator utama yaitu indikator Kependudukan, indikator Keluarga Berencana dan indikator Pembangunan Keluarga berjumlah 56 variabel.  Pelaksanaan Pendataan Keluarga 2020 pada tanggal 1 – 30 Juni 2020, dengan sasaran Keluarga Indonesia yang telah atau tinggal selama 1 tahun pada wilayah pendataan.

Metode yang digunakan adalah sensus dan sampling, metode sensus dengan lokus di 6 (enam) Provinsi (DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Maluku) yang merupakan wilayah dengan unmet need tinggi dan prevalensi perkawinan anak yang tinggi, sedangkan metode sampling dilaksanakan di 28 provinsi lainnya, BKKBN bekerjasama dengan BPS dalam penentuan sampel wilayah. Pengumpulan data berbasis Smartphone dan berbasis formulir (paperbased) dengan petugas pengumpul data dari Penyuluh Keluarga Berencaba (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) bersama Kader KB setempat di wilayah pendataan.

Pada pelaksanaan Pendataan Keluarga (PK) 2015 yang lalu telah mendapatkan dukungan dari KEMENDAGRI dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 470/7580/SJ tanggal 19 Desember 2014 Perihal : Dukungan Pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015 yang menghimbau agar Gubernur dan Bupati/Walikota di seluruh Indonesia untuk ikut serta dalam pelaksanaan Pendataan Keluarga Tahun 2015.

Sumber : https://www.bkkbn.go.id